Gubri: Pemprov Sudah Petakan Daerah Rawan Karhutla
TanjakNews, Pekanbaru -- Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan, pemerintah Provinsi Riau telah melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau. Hasilnya, ada 75 kecamatan 188 desa di Riau masuk daerah rawan karthutla.
Perihal itu disampaikan Gubernur Syamsuar saat menjadi narasumber dalam kegiatan kuliah umum bersama Kepala BNPB RI Letjen Doni Munardo denga tema 'Solusi Permanen Bencana Asap: Penyelesaian akan Masalah Asap di Provinsi Riau, di Gedung Aula Sutan Balia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau (Unri), Selasa (5/11/2019).
Selain melakukan pemetaan Kecamatan dan desa rawan bencana, kata Gubri, Pemprov Riau juga melakukan inventarisasi terhadap perizinan perkebunan dan penguasaan hutan di Riau.
"Dengan kebijakan satu peta ini, ke depan bisa diketahui berapa izin HGU di Riau, berapa perkebunan tidak punya HGU serta berapa tidak membayar pajak,” simpulnya.
Gubernur meminta masyarakat agar tidak lagi membuka lahan perkebunan dengan cara membakar. Sebab dampak yang ditimbulkan akibat karhutla berdampak sangat luas. "Yang paling penting itu bagaimana masyarakat kita menyadari akan bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari membuka lahan dengan cara membakar itu, ini kami nilai juga sangat penting, edukasi-edukasi terkait hal itu akan terus kita lakukan ditngah masyarakat," pungkasnya.
Sementara Rektor Unri Prof Dr Ir Aras Mulyadi DEA, menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah menunjukkan kepedulian terhadap bencana asap yang menimpa Provinsi Riau beberapa waktu lalu.
Dengan adanya kejadian Karhutla yang terjadi di tahun 2019 ini cukup mengkhawatirkan mengingat sejumlah desapun bertambah menjadi rawan terjadinya bencana. “Hadirnya narasumber yang kompeten yang memiliki peran penting dalam pengendalian dan penanggulangan bencana asap dalam kegiatan hari ini, diharapkan dengan adanya solusi dan pengendalian yang efektif lagi,dihatapkan bencana asap ini tidak akan terjadi lagi,” harap Rektor.
Rektor menyebut, sebagai kalangan akademisi, Unri juga berperan bagaimana mengajak masyarakat secara persuasif untuk tidak membakar lahan, selain itu di akademisi juga memiliki dosen-dosen peneliti yang akan melakukan penelitian dalam pengendalian lahan dan hutan agar kebakaran ini bisa dihindari.
“Berkenaan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini, Unri melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) melakukan serangkaian riset, serta aksi nyata yang dilakukan melalui pelaksanaan program kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan tema pencegahan karhutla berbasis masyarakat, termasuk kegiatan restorasi gambut di seluruh Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) sebagai solusi utama karhutla di Riau,” urai Guru Besar Bidang Perikanan dan Kelautan ini menjelaskan.
Kepala BNPB Ajak Mahasiswa Aktif
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo mengaku bangga dengan Tagline "Riau Tanpa Asap' yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Riau.
Doni berharap, semangat tagline Riau Tanpa Asap itu tidak hanya sekedar sebentar berlalu. Karena tidak bisa terwujud, tanpa adanya dukungan semua pihak.
Menurut Doni, Riau bebas asap tidak hanya menjadi tanggugjawab pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD dan Manggala Agni, relawan dan instansi terkait.
''Agar Provinsi Riau bebas asap merupakan tanggung jawab dan kontribusi semua pihak. Termasuk mahasiswa,'' terang Doni.
Menurut Doni, peran mahasiswa ini bisa dilakukan saat melakukan kuliah kerja nyata (KKN) di pedesaan di Provinsi Riau.
Doni optimis program Riau Tanpa Asap itu akan terlaksana dengan baik di daerah ini. Apalagi, secara geografis Riau termasuk daerah yang aman dari bencana gempa bumi, gunung meletus dan lainnya yang tentunya dapat mendukung pelaksanaan Riau Tanpa Asap.
Dia berharap, banyaknya lahan gambut di daerah ini agar dapat dimanfaatkan untuk industri-industri pertanian. Sehingga lahan-lahan itu akan bebas dari karhutla dan justru mampu meningkatkan produksi pertanian daerah.
Hadir juga dalam kuliah umum ini, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Fuad, Kapolda Riau Irjen Pol Imam Effendi, Kepala BPBD Riau H Edwar Sanger dan sejumlah pejabat dari BNPB dan BRG Pusat, serta ribuan mahasiswa UR. (Oce Satria/MCR)
Post Navi